Bengkulu Tengah, Progresiflines.com – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, menerima audiensi penting terkait nasib ribuan Guru Bantu Daerah (GBD) yang terancam kehilangan pekerjaan. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Senin (05/01/2026).

Audiensi tersebut, Fepi Suheri didampingi oleh Anggota Komisi I DPRD Bengkulu Tengah, Eko Haryanto. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, Tommy Marisi, serta perwakilan dari BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah untuk membahas regulasi yang menghimpit status tenaga pendidik non-ASN.

Ketua menegaskan bahwa rapat ini sengaja digelar untuk mencari jalan keluar bagi para GBD di tengah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasi tersebut secara tegas melarang adanya rekrutmen tenaga non-ASN mulai tahun 2026, dengan tenggat waktu penyelesaian status honorer paling lambat Desember 2024.

“Kami sengaja mengundang kedua kepala dinas terkait untuk membahas serius nasib GBD ini. UU No. 20 Tahun 2023 sudah sangat jelas menyatakan bahwa mulai tahun depan tidak ada lagi rekrutmen non-ASN,” ujar Fepi Suheri.

Kekhawatiran mendalam dirasakan oleh pimpinan legislatif ini, mengingat banyaknya lulusan Sarjana Pendidikan (S1) di Bengkulu Tengah, mulai dari guru olahraga hingga mata pelajaran umum, yang kini terancam menganggur tanpa kepastian lowongan pekerjaan.

Menutup keterangannya, Fepi berharap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak tinggal diam dalam menghadapi krisis status tenaga pendidik ini.

“Dengan adanya pertemuan hari ini, saya berharap ada solusi nyata, baik dari dinas terkait maupun langsung dari Bupati Bengkulu Tengah untuk menyelamatkan nasib para guru kita,” tutupnya.(**)